JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Tugas dan Fungsi

05 Sep 2016

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

  1. Kepala Bagian Hukum Dan HAM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam bidang hukum dan Hak Asasi Manusia  berupa perumusan kebijakan bidang hukum dan HAM  meliputi  pengumpulan bahan, koordinasi dan meneliti perumusan  peraturan  perundang-undangan,  mendokumentasikan,  mensosialisasikan, dan mendistribusikan produk hukum, dan  memberikan bantuan hukum kepada aparat pemerintah  daerah dan pemerintah desa dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

 

  1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah dan HAM mempunyai tugas :
  • menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berhubungan dengan penyusunan produk hukum daerah;
  • melaksankan koordinasi perumusan draft rancangan produk hukum daerah;
  • menyiapkan, meneliti, mengkaji draft produk hukum daerah;
  • memberikan penomoran produk hukum daerah, Momerdandum of Understanding (MOU) dan perjanjian lainnya;
  • menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundangan-undangan produk hukum daerah;
  • menelaah dan mengevaluasi produk hukum daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perudangan-undangan yang berlaku.

 

  1. Kepala Sub bagian Bantuan Hukum dan Bina Produk Hukum Daerah mempunyai tugas :
  • mencari dan mengumpulkan bahan-bahan dan alat bukti dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah
  • menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bantuan dan pelayanan hukum, Bina Produk Hukum Daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam rangka bantuan dan pelayanan Hukum serta penyuluhan Hukum dan Bina Produk Hukum Daerah;
  • mengumpulkan,mengolah, penyusun dan penyajian data yang berhubungan dengan penyelesaain sengketa pidana, perdata dan Tata Usaha Negara;
  • menyiapkan bahan dan konsultasi dengan instansi lain dalam penyelesaian sengketa pidana, perdata dan Tata Usaha Negara;
  1. Kepala Sub bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :
  • menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan seperti standar, norma, kriteria, prosedur, pedoman dan petunjuk teknis dibidang dokumentasi;
  • mengiventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Dokumentasi Hukum dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  • melakukan penyiapan, pemeliharaan dan pengambilan bahan- bahan Dokumentasi Hukum;
  • menyiapkan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  • mengumpulkan/menghimpun, memperbanyak dan mempublikasikan produk-produk hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintahan Daerah;